Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi APBN untuk Kesejahteraan gencar menolak adanya pembelian pesawat Kepresidenan. Hal tersebut dituangkannya melalui keterangan pers dan tindakan somasi terbuka kepada Presiden terkait pembelian pesawat tersebut, siang ini, Minggu (19/2/2012).
Pasalnya, koalisi menilai pembelian pesawat tersebut yang menelan dana negara lebih dari Rp 912 miliar itu merupakan sebuah pemborosan. Bahkan dinilai telah melanggar hak subyektif rakyat berupa hilangnya hak dalam konstitusi terhadap anggaran.
Selain kepada Presiden, surat somasi juga akan dilayangkan kepada Ketua DPR RI, Pimpinan Badan Anggaran DPR, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan RI.
"Bila somasi tersebut tidak direspon selama tujuh hari, maka FITRA akan mengajukannya ke pengadilan," ujar Kordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky, Minggu (19/2/2012).
Tim koalisi yang turut mensomasi terdiri dari berbagai LSM. Di antaranya yakni Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (Prakarsa), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Perkumpulan Inisiatif, Perhimpunan Penggembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Koalisi Anti Utang (KAU).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands menegaskan, pembelian pesawat jenis 737-800 Business Jet 2 seharga 91 Juta dollar AS ini lebih efisien ketimbang mencaryer pesawat komersil. Pasalnya, biaya carter pesawat Kepresidenan per tahun bisa mencapai 18 Juta dollar AS setara 162 Miliar. Maka, jika dikalkulasikan dengan massa jabatan presiden yang mencapai 5 tahun, maka biaya carter dengan perhitungan kenaikan tarif 10 persen per tahun bisa mencapai 89,5 Juta dollar AS.
Pun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di Istana Negara, Senin (13/2/2012), pesawat itu memang dibeli lantaran diperlukan bukan untuk kepentingan Pribadi dirinya. "Saya pikir perlu. Jadi dapat digunakan presiden setelah saya. Bisa terbang sambil memberikan perintah dimanapun presiden berada," terang SBY.