Komisi XI Usul BPK Audit Kinerja Pegawai Ditjen Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja pegawai Direktorat Pajak.

Hal ini dimintakan Harry karena kembali terungkapnya dugaan tindak pidana penggelapan pajak oleh oknum Direktorat Pajak DA dan suaminya DW yang baru pindah dari Ditjen Pajak ke Dispenda DKI per Januari lalu.

Harry menegaskan perlu dilakukan audit perpajakan, khususnya audit terhadap para petugas pajak, yang selama ini tidak pernah atau sulit dilakukan oleh BPK.

"Saya akan usulkan untuk audit kinerja petugas pajak ke BPK," tegasnya, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (25/2/2012).

Untuk diketahui, dugaan tindak pidana penggelapan pajak bermula dari adanya rekening gendut yang muncul setelah Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Pajak, Selasa (21/2/2012) lalu.

DA sendiri adalah pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Berdasarkan kabar, DA terbelit kasus ini bersama suaminya DW yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Besar Gambir (Large Tax Office). Sedangkan saat ini DW telah pindah bekerja ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta sejak 2 Januari 2012.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dedi Rudaedi mengungkapkan pihaknya tidak tinggal diam atas temuan PPK itu. Namun DJP tetap berpegang teguh pada praduga tak bersalah, sehingga DA masih tetap menjalankan aktifitas kerjanya seperti biasa.

"DA sementara masih bekerja dan tentu kita juga harus praduga tidak bersalah," ujarnya, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/2/2012).