Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, menegaskan, Pancasila harus dipahami sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan negara, bukan sekadar slogan atau seremoni tahunan. 
• Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
• Yulius menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan negara menjawab kebutuhan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yulius Setiarto, menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan negara, bukan sekadar slogan atau seremoni yang diperingati setiap tahun.

Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Yulius mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik, pembangunan nasional, dan praktik demokrasi sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya hafalan dasar negara yang dibacakan dalam upacara atau slogan yang diperingati setiap tahun. Pancasila adalah pedoman moral bernegara yang seharusnya menuntun arah pembangunan bangsa, penyelenggaraan pemerintahan, amanat kekuasaan, dan cara kita memperlakukan martabat sesama warga negara,” kata Yulius, kepada Tribunnews.com.

Menurutnya, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan fondasi moral bangsa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. 

Dia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan negara mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Yulius menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu ketimpangan sosial, tekanan ekonomi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga tantangan di bidang lingkungan hidup dan demokrasi. Karena itu, ia menegaskan bahwa manusia harus menjadi pusat dari setiap kebijakan publik.

“Pancasila jelas mengajarkan bahwa manusia harus menjadi pusat dari setiap kebijakan publik. Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat, demokrasi harus membuka ruang partisipasi dan kritik, serta hukum harus menjadi alat keadilan,” ujarnya.

Yulius juga menekankan bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kemampuan pemerintah dan negara untuk mendengar kritik merupakan salah satu indikator kedewasaan demokrasi.

“Republik ini membutuhkan negara yang mampu mendengarkan, hukum yang adil, pembangunan yang manusiawi, dan demokrasi yang tidak takut pada kritik. Itulah cara kita menghidupkan Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Yulius saat menanggapi seruan moral dan refleksi kebangsaan yang disampaikan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam momentum peringatan 118 Tahun Kebangkitan Nasional bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan”. 

Menurutnya, pesan yang disampaikan para uskup KWI relevan untuk dimaknai dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini.

Lebih lanjut, Yulius mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat persaudaraan kebangsaan dan komitmen terhadap keadilan sosial. 

Dia menegaskan bahwa cita-cita Indonesia yang inklusif hanya dapat diwujudkan apabila seluruh proses pembangunan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

“Pancasila lahir dari kesadaran bahwa Indonesia dibangun untuk semua. Karena itu, tugas kita hari ini adalah memastikan seluruh proses pembangunan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dikenang sebagai warisan sejarah, tetapi terus hidup sebagai kompas moral Republik untuk bangkit bersama membangun bangsa menuju Indonesia Raya,” pungkasnya.