Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan yang berlarut-larut, dinilai akan merugikan rakyat.
"Apakah opsi kenaikan harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat (Rp 1.500) atau lewat penambahan subsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Dengan kenaikan harga BBM, misalnya Rp 1.000 akan menghemat sekitar Rp 21 triliun beban subsidi. Sedangkan jika dinaikkan Rp 1.500 bisa menghemat sekitar Rp 45 triliun," kata Sekretaris Fraksi PPPP DPR, Arwani Thomafi, Rabu (29/02/2012).
Arwani menilai pemerintah mau tidak mau harus berani mengambil kebijakan tidak populis untuk kepentingan jangka panjang. Menilik ke belakang, kata Arwani, ketika pemerintah dua kali menurunkan harga BBM diduga konteksnya lebih pada pencitraan menjelang pemilu.
"Terbukti setelah pemilu, opsi penurunan harga BBM itu justru menjadi bumerang. Pemerintah terlalu berani mengambil risiko penurunan harga BBM dengan alasan harga minyak turun. Dulu kenapa BBM diturunkan?," tegasnya.
Padahal, harga minyak dunia dalam lima tahun belum tentu stabil. Arwani mengatakan saat ini baru terbukti baru dua tahun harga BBM turun, harga minyak dunia kembali melonjak.
"Kita akhirnya kelimpungan untuk penyesuaian itu. Selain itu, pemerintah harus memberikan kompensasi kenaikan BBM untuk peningkatan ekonomi rakyat dan perbaikan kualitas SDM. Kompensasi model BLT (bantuan langsung tunai) yang pernah diterapkan beberapa tahun lalu tidak efektif, karena sama saja mendidik mental masyarakat menjadi pengemis," katanya.
Arwani menegaskan pemerintah harus memberikan kail bukan ikan, sehingga masyarakat bisa kreatif. Kompenasasi kenaikan BBM bisa untuk perbaikan infrastruktur maupun beasiswa pendidikan bagi kalangan tidak mampu.
"Itu lebih mendidik dibanding merangsang orang menjadi pengemis," kecam Arwani.