Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat benar-benar "gerah" dengan sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Partai Demokrat menilai penolakan itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap butir yang telah disepakati setgab koalisi pemerintah.
"PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan reasoning yang tidak clear pula. Kesannya, PKS seolah-olah tak tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia," kata Wakil Sekjen sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Menurut Ramadhan, PKS telah mengkhianati pemerintah dan spirit Setgab. "Koalisi itu bukan berarti tak ada diskusi. Perbedaan argumentasi silakan saja. Jadi, bila PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang, dong," ujarnya.
Ramadhan mengatakan sikap PKS ini hanya mau enak sendiri karena telah menikmati kursi menteri-menteri yang strategi.
"Cuma mau syor menikmati kekuasaan dan pos empat menteri strategis, tapi tak mau senasib sepenanggungan dengan pemerintah. Padahal 2014 masih jauh, tapi indikasi benih-benih telikungnya parah," tegas anggota Komisi II DPR itu.
Selain itu, PKS juga seharusnya membantu pemerintah atasi persoalan ekonomi dan melakukan sosialisasi keadaan itu kepada rakyat.
"Jika sikap plin-plan ini dipelihara, rakyat pasti kecewa. Publik ingin PKS jangan disorientasi, mau nikmat sendiri dan kanan kiri OK," ucapnya.