TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan  besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. 

Prediksi ini disampaikan oleh pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur.

Dia menilai perombakan (reshuffle) kabinet diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Syurya menekankan, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang memiliki kapasitas teknokratis dan mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator yang bagus ke publik. 

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Tantangan Kompleks Pemerintahan

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.

Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.

Momentum Penguatan Kabinet

Ia menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” tutup Syurya.

Istana Bantah Reshuffle Menkeu

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis rumor yang menyebutkan adanya rencana pergantian posisi Menteri Keuangan dan pimpinan Bank Indonesia (BI). 

Penegasan itu disampaikan Mensesneg usai rapat bersama dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Isu perombakan susunan pimpinan pengelola perekonomian itu dipastikan tidak pernah dibahas oleh pihak Istana. "Lho siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti," ujar Prasetyo.