Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamanan aksi unjuk rasa dengan melibatkan TNI bersenjata lengkap dinilai sudah melanggar konstitusi. Menghadapkan rakyat dengan TNI adalah tindakan yang represif, seolah-olah rakyat yang menolak BBM ini melakukan tindakan makar sehingga perlu diperangi, dalam hal ini Presiden SBY terlihat sangat takut.
"Pengamanan oleh TNI ini menunjukkan bahwa Presiden SBY memang penakut, hal ini sesuai dengan keluhan yang dilontarkan Presiden beberapa hari yang lalu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Jumat(23/3/2012).
Nasir mengatakan gaya orde baru dengan melakukan pengamanan ala militer menjadi jalan pilihan Presiden sungguh sangat disesalkan. Ini menunjukkan Presiden tidak mau bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diambilnya, dengan menghadapkan rakyat dengan militer.
"Dengan semakin dekatnya pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM pada akhir Maret ini, membuat pemerintah semakin siaga. Kesiagaan tersebut diakibatkan banyaknya protes melalui aksi demonstrasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan opsi untuk melibatkan TNI dalam mengamankan demo ini," jelas Nasir.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa aparat TNI akan disiapkan untuk menjaga Ring II di luar Istana Negara yang bisanya hanya dijaga personel Polisi guna mengamankan aksi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM.