Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal Golkar tetap bersama Demokrat mendukung kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna DPR, bisa terbaca saat fraksi partai kuning menyepakati adanya bantuan langsung sementara (BLSM).
"Artinya, mereka sudah berhitung skenario kenaikan (harga BBM) secara faktual, yang memungkinkan lolos melalui dramaturgi politik di paripurna," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, Sabtu (31/3/2012).
Karena itu, lanjutnya, angka Rp 17 triliun untuk BLSM dan dana kompensasi lain seperti infrastruktur, akan menjadi area bagi-bagi jatah kavling.
Menurutnya, dengan rapat paripurna, maka Demokrat tidak akan lagi mem-blocking melalui pintu menteri atau pejabat kepada Golkar.
Terlebih, menteri atau pejabat dari parpol mitra koalisi lainnya, yakni PKS, secara terang-benderang mengambil posisi devian pada rapat paripurna RUU APBN-P 2012 tadi malam.
Besar kemungkinan, menurut Gun, akan terjadi konstelasi politik dan membuat jatah kursi menteri PKS diserahkan ke Partai Golkar. Sebab, justru suara Partai Golkar di DPR secara bulat mengamini keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
"Itu sebagai kompensasi dukungan Golkar di voting dan pelolosan rencana kenaikan harga, dengan mempertimbangkan deviasi ICP 15 persen tadi malam. Jadi, no free lunch (tidak ada makan siang gratis) dalam sikap politik Golkar tadi malam," beber Gun. (*)