Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menolak menandatangani draf koalisi dari fraksi Partai Demokrat untuk mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono.
"Kami bukan koalisi. Jadi, untuk apa ikut tandatangan. Kami tidak mau memberikan semacam janji koalisi untuk mendukung sesuatu yang kami tidak tahu. Garisnya adalah kepentingan rakyat. Kami nggak mau terjebak dengan perjanjian-perjanjian tertulis," ujar Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon, saat dihubungi Kamis (12/4/2012) malam.
Fadli menegaskan, partai dan fraksinya di DPR akan mendukung kebijakan pemerintahan SBY-Boediono sepanjang kebijakan itu pro rakyat. Jika tidak pro rakyat, maka Gerindra akan menentang kebijakan tersebut.
"Untuk apa perjanjian tertulis, kalau nanti kami diminta untuk setuju kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Masa' kami mau?" ujarnya.
Fadli menyebut cara Demokrat yang menyodorkan draf koalisi di parlemen itu adalah tidak tepat. "Kami tidak mau tandatangan draf. Kami nggak mau begitu saja ikut menggolkan apa yang diinginkan pemerintah," tukasnya.