Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COm, JAKARTA —Selasa (24/4/2012) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memimpin sidang kabinet terbatas dan sidang kabinet paripurna yang membahas soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Presiden, Jakarta.
Keduanya merupakan rapat tindak lanjut pasca-pengesahan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 (APBN-P 2012) oleh parlemen dan pemerintah pada akhir Maret silam. Turut hadir pada rapat tersebut, jajaran Komite Ekonomi Nasional bentukan Presiden.
"Kita bisa ikuti bersama pembahasan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional kita," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Senin (23/4/2012).
Pemerintah dalam APBN-P 2012 menetapkan kuota konsumsi BBM bersubsidi (premium dan solar) sebesar 40 juta kiloliter. Namun, pada 2011 tercatat konsumsi sudah mencapai 43 juta kiloliter. Pemerintah menilai, 77 persen dari BBM bersubsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat level ekonomi ke atas.