Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul mengatakan di partainya tidak ada sistem konvensi untuk menjaring calon presiden.
Ruhut menyayangkan sikap Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok yang mewacanakan mekanisme konvensi untuk menjaring calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat.
”Saya nggak mengerti alasan Pak Mubarok mengeluarkan pernyataan bahwa sebaiknya Partai Demokrat menggunakan mekanisme konvensi untuk menjaring capres PD," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/5/2012).
Sebagai anggota Dewan Pembina, kata Ruhut, Mubarok harus mengetahui bahwa aturan main untuk menentukan capres itu melalui melalui keputusan majelis tinggi. Bukan hanya capres tapi juga bupati walikota gubernur semuanya lewat mekanisme dan pembicaraan majelis tinggi yang 9 orang itu.
Semua kader PD dan pengurus DPP menurut Ruhut sebenarnya tidak ada wewenang siapa membicarakan siapa capres dari PD, terlebih jika kader tersebut bukan anggota majelis tinggi.
”Rasanya sudah seringkali ditegaskan bahwa PD baru akan menentukan capres itu nanti di tahun 2013. Saya rasa semua kader juga tahu hal itu,” tegas Ruhut sambil menolak menjawab apakah pernyataan Mubarok itu terkait posisi Anas yang sebelumnya dijagokan oleh Mubarok sebagai capres kini menghadapi berbagai masalah hukum.
Terkait nama Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang diusulkan oleh beberapa kader PD sebagai calon presiden yang akan diusung PD sehinga akan menimbulkan kesan PD tidak memiliki kader lain yang pantas maju, Ruhut dengan gaya bicaranya yang ceplas ceplos menjawab bahwa PD masih memiliki kader yang akan diajukan sebagai capres.
“Lagi pula saya punya feeling politik siapapun calon dari PD calonnya harus lebih muda dari Pak SBY,” jelasnya.