Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan, surat protes tentang penilaian pesawat Sukhoi Super Jet (SSJ) 100 yang dilayangkan Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander A Ivanov ke Komisi V, salah alamat.
Menurut Yasti, seharusnya surat itu ditujukan kepada anggota Komisi V, yang membuat pernyataan ke media, yakni Marwan Jafar, dan bukan kepada dirinya selaku ketua komisi.
"Iya (salah alamat), karena pernyataan ini dari personal anggota Komisi V," kata Yasti di ruang Komisi V Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5/2012).
Alexander A Ivanov, Dubes Rusia untuk Indonesia, melayangkan surat ke Komisi V, yang ditujukan kepada Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mukoagow, tertanggal 18 Mei 2012.
Dalam surat itu, Dubes Rusia menyesalkan pernyataan Marwan yang dianggap merendahkan industri penerbangan Rusia.
Pihak Kedubes Rusia menyatakan, pendapat Marwan bahwa pesawat Sukhoi tidak terekomendasikan (recommended) karena menilai Rusia tak punya pengalaman dalam membuat pesawat jet komersial, adalah tidak profesional.
Sebab, industri pesawat komersil Rusia telah dikembangkan sejak 1920, dengan sejumlah perusahaan terkemuka seperti Ilyushin, Tupolev, dan Sukhoi.
Pihak Rusia juga mempermasalahkan pernyataan anggota Dewan dari Fraksi PKB, bahwa Rusia hanya bisa menungu investigasi proses pengungkapan data kotak hitam (black box) pesawat SSJ 100.
Padahal, sudah ada kesepakatan kerja sama antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden SBY, terkait penanganan kecelakaan Sukhoi yang melibatkan tim SAR dan tim ahli forensik Rusia.
Menurut Yasti, jika harus ada klarifikasi, maka hal itu menjadi tanggung jawab Marwan, dan bukan Komisi V.
"Karena itu pendapat pribadi. Di komisi, masing-masing anggota bisa sampaikan pendapat pribadi. Kecuali kalau pernyataan itu dari rapat, itu dibuat kesimpulan rapat," paparnya.
"Kami tidak pernah membuat pernyataan. Di sini, setiap anggota berhak bicara, tapi harus bertanggung jawab. Kalau pihak Rusia merasa keberatan, sampaikan ke yang bersangkutan," jelasnya.
Meski begitu, Komisi V akan memberikan surat jawaban, atas surat yang telah dikirimkan Dubes Rusia.
"Kami juga akan memberikan surat jawaban ke Kedubes Rusia, bahwa surat itu seharusnya ditujukan ke anggota Komisi V yang bersangkutan," tutur Yasti.
Lantas, apakah Komisi V akan menegur atau memberi sanksi kepada Marwan?
"Yang bisa memberikan sanksi itu dari partainya, bukan pimpinan Komisi V," jawab Yasti. (*)
BACA JUGA