Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengkhawatirkan kebijakakn energi yang dinyatakan SBY, akan menjadi macan ompong. Ia menyayangkan, Instruksi Presiden terhadap penghematan energi seluruh jajaran instansi pemerintah, BUMN/BUMD tidak diperjelas lebih detail.
Menurutnya, bila kebijakan itu tidak diperjelas secara detail, maka pejabat dari instansi, pemda, BUMN/BUMD tidak bisa mengetahui secara jelas, apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat.
“Jadi ada ukurannya. Sehingga kalau pejabat dari instansi tersebut tidak melaksanakan instruksi tersebut bisa dikenakan sanksi,” katanya, Selasa (30/5/2012).
Tulus menegaskan, sudah beberapa kali program penghematan energi dilakukan. Namun tak pernah ada pejabat yang dikenakan sanksi.
“Saya takut Instruksi Presiden sama seperti yang lalu. Hanya menjadi macan ompong,” tegasnya.
Sementara pengamat listrik Faby Tumiwa juga menilai sama atas kebijakan presiden mengenai penghematan energi tersebut. Ia menilai, kebijakan tersebut masih normatif. “Masih normatif. Tidak ada yang baru dan kurang inovatif,” katanya.
“Mekanisme monitoring dan evaluasi dari arahan ini juga tidak jelas. Jadi, harus ditindaklanjuti dengan peraturan menteri,” katanya lagi.