Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan untuk melarang TNI/Polri serta PNS menggunakan bahan bakar premium dianggap sangat riskan dan berbahaya. Konflik sosial bukan tidak mungkin akan terjadi saat penerapan di lapangan.
"Riskan sekali karena memang kebijakan instan ini tidak memberikan manfaat positif, anggota Polri,TNI dan lainnya mereka juga warga negara. kebijakan itu harus dihitung juga dengan resiko-resiko. Jadi semua terencana dan ada solusi terhadap skenario kebijakan tersebut," kata Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani kepada Tribunnews.com, Senin (4/6/2012).
Upaya pengamanan di sejumlah SPBU saat melarang anggota TNI dan Polri mengkonsumsi Premium kata Dewi juga sangat sulit dilakukan, dan ricuh pasti terjadi.
"Sulit dilakukan, yang bisa menertibkan adalah masing-masing instansi memberikan pemahaman yang menyeluruh soal kebijakan ini, pemerintah bertanggung jawab penuh," tegasnya.
Adanya konflik sosial yang terjadi menurut Dewi sudah jauh-jauh hari diingatkan kepada pemerintah. Hanya saja, saran itu tidak digubris dan kebijakan tetap dilaksanakan.
"Dari awal kita sudah mengingatkan soal konflik sosial. TNI, Polri, PNS itu kan jadi hidup pas-pasan. Mana bisa mereka tidak menerima subsidi?," jelasnya.
Karena itulah, Politisi PDI Perjuangan ini mendesak agar pemerintah segera sadar akan kebijakannya yang justru menimbulkan masalah. Mereka lanjut Dewi harus memberdayakan potensi energi alternatif dan menyelamatkan kebocoran anggaran.
"Penghematan belanja pegawai dan belanja barang, reformasi birokrasi dan punishment yang nyata untuk koruptor, itu kerjakan untuk menutupi kekurangan anggaran subsidi. Penerimaan negara dari pajak dan non pajak harus dibedah lagi. Hitung cermat,supaya rakyat bukan hanya jadi korban kebijakan instan," pungkasnya.
Klik Juga: