Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), terkait partai politik terkorup, bisa menimbulkan sikap saling menjelekkan, dan saling curiga.
Persepsi itu muncul karena SBY tidak secara terbuka merinci data parpol terkorup yang dia terima.
"Pada tataran arus bawah, rakyat, data yang disampaikan SBY telah menimbulkan saling ejek dan mencurigai. Untuk itu, SBY harus menjelaskan kepada publik rincian data itu," kata politisi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Tubagus menyikapi pernyataan SBY saat membuka pertemuan Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam lalu. Saart itu, SBY tak terima partainya disorot media massa karena banyak kasus korupsi yang menyeret kader Demokrat.
Partai Demokrat kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Demokrat anjlok. Menurut Yudhoyono, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.
Yudhoyono kemudian memaparkan data yang dia terima mengenai keterlibatan kader parpol lain dalam kasus korupsi.
Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Demokrat masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen.
Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 11,5 persen. Di atas Demokrat ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen.
Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 8,6 persen. Di atas Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen.
Tubagus menegaskan, SBY harus jelaskan, dari mana data itu didapat. Kemudian, bagaimana teknik menghitungnya, dan parpol mana saja yang dia maksud lebih korup dibanding Demokrat. Jika tidak, kata dia, maka publik meragukan data yang disampaikan Yudhoyono.
"Bahkan dianggap telah menyebar kabar bohong dan mengumbar fitnah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.