Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menyayangkan Kementerian Luar Negeri yang tidak mempunyai data warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri.
Hal ini disampaikan Poempida saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, Selasa (19/6/2012).
“Bagaimana mungkin bisa melakukan perlindungan terhadap para TKI apalagi WNI kalau pemerintah tidak mempunyai data warganya?," tanya politisi Partai Golkar itu dalam siaran persnya.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus segera bersinergi dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan keberadaan WNI maupun TKI yang ada di luar negeri.
“Dengan adanya validasi data maka tujuan pemerintah melindungi keberadaan WNI di luar negeri akan terwujud,” katanya.
Poempida juga menyoroti mekanisme asuransi untuk perlindungan bagi TKI yang selama ini tidak pernah memberikan perlindungan riil bagi para TKI. Menurut Poempida, Kemenakertrans tidak akan pernah dapat memberikan hakekat perlindungan yang riil bagi para TKI.
“Saya merekomendasikan Kemenakertrans untuk membubarkan dan mencari suatu sistem perlindungan yang lebih mumpuni bagi para TKI," tegasnya.
Lihat Juga: