Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR sekaligus Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan solusi atas polemik belum bisanya pembangunan gedung baru KPK adalah niat politik atau political will dari DPR, khususnya Komisi III.
Demikian disampaikan Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Sepengetahuan Tjahjo, bahwa fraksi-fraksi di Komisi III tidak mempersoalkan setuju atau tidak atas keinginan KPK. Akan tetapi, komisi bidang hukum itu meminta KPK mencari gedung pemerintah yang sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat sementara.
Di sisi lain, KPK belum mendapat respon dari Sekrtariat Negara atas permintaan pencarian gedung pemerintah yang bisa dipakai nantinya.
Karena itu, Tjahjo menilai perlu ada political will dari DPR untuk mencari jalan keluar bagi KPK yang memang membutuhkan gedung baru mengingat gedung yang ditempati saat ini telah melebihi kapasitas.
"Harus ada insitiaf dari Komisi III untuk menanyakan kepada pemerintah, apakah ada gedung yang memadai. Kuncinya ada political will," ujar Tjahjo.
Tjahjo menyatakan tidak setuju adanya penggalangan dana atau saweran dari masyarakat untuk membangun gedung baru KPK. Langkah ini bisa menjadi bias, karena KPK adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR.
Adalah pemerintah dan DPR sendiri lah yang seharusnya mendukung kebutuhan KPK dengan anggaran negara. "Karena pemberantasan korupsi menjadi angenda bersama," tandasnya.
Tjahjo menilai adalah tidak baik bagi anggota DPR yang ikut-ikutan memberikan dana saweran untuk pembangunan gedung baru KPK. "Kalau sawer dari anggota DPR kurang bagus walaupun untuk move politik," tutur Tjahjo.
Klik Juga: