Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) diharapkan mengikuti langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mampu menciptakan semangat penyatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui agenda perundingan pada 2005.
Perubahan strategi bersenjata ke mekanisme dialog penting dilakukan OPM demi masa depan Papua yang bermartabat guna mewujudkan kedamaian, keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, maupun pengakuan aspirasi politik lokal Papua sebagaimana terjadi di Nangroe Aceh Darussalam.
Demikian dikemukakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu (30/6/2012), terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun OPM yang jatuh pada Minggu, 1 Juli ini.
"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi serta membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan masyarakat Papua," jelas kandidat doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu.
Dengan kesepakatan perundingan, Papua sebagai wilayah otonomi khusus dapat mengembangkan basis politik berdasarkan daerah, dengan mendirikan partai lokal untuk keperluan Pemilu mendatang.
Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh, mengingat Papua memiliki lebih 100 suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya, namun prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir. Karenanya, pihak Jakarta perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog, termasuk menjamin proses ataupun hasil dialog secara benar dan bermartabat.
Syahganda menyebut nama Jusuf Kalla pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat, lantaran pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.
Tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputeri, dan Surya Paloh juga layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis.
Bukan persoalan, apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak, sebab hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara Jakarta dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.
"Yang terpenting adanya kemauan melakukan dialog. Momentum ini harus jadi agenda utama OPM agar buah yang baik itu dapat dirasakan bersama," pinta Syahganda.
Baca Juga: