Baca tanpa iklan
Laporan dari Pradita Seti Rahayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengatakan ada sejumlah titik di birokrasi yang rawan terlibat kasus korupsi.
"Mulai dari proses rekrutmen, promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, dan pemberian izin," jelas Eko usai bertemu dengan Deputi Pencegahan KPK untuk membicarakan kerja sama pencegahan korupsi di birokrasi, Rabu (25/07/2012).
Untuk itu, kementeriannya akan menggunakan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai data untuk promosi jabatan.
"Supaya memastikan pejabat yang akan dipromosikan tidak punya rekening yang tidak wajar," tambahnya.
Selain itu, kerja sama dengan KPK ini juga akan mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah untuk mempunyai whistle blower dalam sistem mereka.
"Kami juga mau memaksimalkan peran inspektorat di lembaga mereka mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. Supaya terdeteksi celah-celah korupsi," jelas wakil menteri tersebut di lobi gedung KPK.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah korupsi di tingkatan birokrasi pegawai negeri sipil.
KLIK JUGA: