Baca tanpa iklan
Laporan: Cheryl Nefidya Sari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) melakukan ritual pengusiran roh jahat di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (30/7/2012) sekitar pukul 11.00 WIB. Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kasus yang menimpa Siti Hartati Murdaya.
Hartati adalah Ketua Umum DPP Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Kader Partai Demokrat itu terseret dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah.
Dalam aksi itu, terlihat beberapa rohaniawan Buddha membacakan doa-doa dan meletakkan persembahan berupa buah-buahan seperti pisang di depan gedung KPK. Terdapat juga aksi barongsai yang mengundang perhatian para pengguna jalan.
Menurut salah satu tokoh agama dari Gemabudi, Rahib Zimmu, umat Buddha sekarang merasa resah dan prihatin karena banyaknya orang yang menyadari bahwa Hartati Murdaya adalah pemimpin tertinggi organisasi umat Buddha di Indonesia. Ia mengatakan, sebagai seorang pemimpin seharusnya Hartati mempertimbangkan hukum positif dan hukum karma yang menyangkut etika dan moral sebagai umat Buddha.
“Dalam hal ini saya mengimbau seluruh umat Buddha di Indonesia supaya kita menunggu hasil pemeriksaan KPK agar semuanya jernih, karena ini menyangkut jiwa dan agama Buddha di Indonesia,” jelas Rahib Zimmu.
Desak Hartati Mundur
Selanjutnya, Ketua Gemabudhi, Ronny Hermawan mengatakan bahwa ada imbauan dari para petinggi organisasi agama Buddha agar Hartati Murdaya mengundurkan diri.
“Kami meminta dengan hormat kepada Hartati Murdaya sebagai tokoh rohaniawan Buddha untuk meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum DPP Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik,” kata Ronny.
Rahib Zimmu juga menambahkan bahwa seharusnya dari awal dilakukan pemisahan antara kegiatan yang bersifat spiritual dengan kegiatan yang bersifat bisnis. Ia juga mengatakan bahwa seorang perwakilan organisasi Buddhis itu haruslah rohaniawan yang tulus dan bersih tanpa embel-embel apapun yang bisa mengabdi kepada bangsa, negara, dan juga agama.
“Saya kira beliau mengerti mana yang benar dan tidak, jadi sebenarnya kembali ke hati nuraninya saja. Ia mengemban kewajiban untuk agama dan seharusnya dijalankan dengan benar,” lanjut Rahib Zimmu.
Mengenai imbauan untuk mengundurkan diri, Rahib Zimmu mengatakan bahwa jika sudah ada keputusan dari KPK mengenai kasus yang menimpa Hartati, maka umat Buddha harus menghormati keputusan tersebut.
“Nanti dari organisasi ada ketentuan yang mengatur apakah dia harus mundur atau tidak dan bagaimana mekanismenya. Ini seharusnya disampaikan sejak awal bahwa dia tidak menjadi pimpinan organisasi Buddha tertinggi,” tegas Rahib Zimmu.
Hartati Murdaya adalah pemilik PT Hardaya Inti Plantattion dan Cipta Karya Murdaya (Berca Group). Ia tersangkut kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Hari ini Hartati menjalani pemeriksaan di Gedung KPK terkait dengan kasus yang menimpanya tersebut.