Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggunaan APBD oleh Kepala Daerah yang diselewengkan untuk kebutuhan seks.
Hal ini menanggapi pernyataan Direktur Pembinaan Kerja sama Antar Komisi dan Instantasi KPK Sujanarko di sela-sela Forum Anti Korupsi III, Hotel Four Seasons, Jakarta.
"Sekiranya ada data itu dari aparat penegak hukum, yang intinya terkait penyimpangan dan penyelewengan dana APBD kita aka kooperatif sekali. Itupun sejauh didukung dengan data, bukti, fakta yang ada. Apalagi katanya ini terjadai pada 2007-2008," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek kepada Tribun di Jakarta lewat sambungan telepon.
Menurut pria yang akrab disapa Donny, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti agar penggunaan dana APBD sesuai dengan peruntukkannya. Ia memastikan, jika memang nantinya benar ditemukan ada kepala daerah yang menggunakan dana APBD untuk laku amoral jelas tindak pidana. Dan sudah menjadi kewenangan Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah.
Ia memastikan, adanya penggunaan dana APBD bisa dipastikan lewat audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Intinya, Donny melanjutkan, harus ada proses audit lebih dahulu terkait penggunaan dana yang dimaksud. Dari audit itu akan dengan mudah pihaknya menelusuri siapa, apa dan bagaimana dana itu dipakai. "Kalau untuk tindakan amora ini masih teralu umum," terangnya.
Ketika ditanya apakah Kemendagri akan menjemput bola dengan mendatangi KPK atau sebaliknya menunggu data dan fakta dari KPK, Donny mengatakan bisa saja keduanya.
"Yang jelas kami sangat terbuka dan responsif dan akomodatif. Sifat kami, kalau diberikan data kita akan tindaklanjuti. Tapi kalau tanpa bukti kami tidak bisa membuktikan. Kalau soal rumor dan selentingan sangat mungkin saja terjadi," tukasnya.
Ayo Klik: