Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menganggap wajar jika para penyidik Polri yang mengaku telah lebih dulu menangani kasus simulator SIM justru saat petingginya terseret seperti sekarang ini baru berani mengatakan pihaknya juga punya tersangka. Semua dilakukan demi melindungi nama baik korps Polri.
"Apapun, di manapun, bukan hanya di Polri, di kejaksaan di kehakiman termasuk di lembaga politik, ini kan untuk melindungi korps. Itu ada, itu tidak bisa dimunafikkan," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/8/2012).
Sebagaimana diberitakan, setelah KPK menggeledah kantor Korlantas dan menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen (Pol) Djoko Susilo, pihak Polri ingin menangani kasus itu sepenuhnya.
Polri mengaku sudah lebih dulu menangani kasus itu. Tak lama kemudian, pihak Polri mengaku sudah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan itu sebagai tersangka tanpa bersedia menyebutkan nama yang dimaksud.
Bagi Pramono, langkah KPK membongkar kasus yang menyeret polisi jenderal bintang dua ini terbilang sangat berani. Apalagi selama ini Polri terbilang leembaga yang hampir tidak tersentuk oleh KPK.
"Ini sebuah terobosan baru untuk mengungkap tentang apa orang yang pada waktu itu sudah mendengar, bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi yang cukup besar, tapi tidak pernah bisa dibuktikan, kita hanya bisa mendengar. Ini menyangkut lembaga-lembaga, katakanlah hampir tidak tersentuh, termasuk Polri di dalamnya," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Ayo Klik: