Baca tanpa iklan
Laporan Ardhanareswari AHP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyatakan, penundaan jadwal pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di 43 wilayah di Indonesia diakui sesuai bagi kondisi rakyat Indonesia.
Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada 2014, diundur menjadi tahun 2015.
Hal ini dikatakan Fauzi seusai menghadiri rapat koordinasi di gedung Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Jumat (3/8/2012). "Rakyat kan bisa jenuh kalau terlalu sering pemilu," kata Gamawan.
Ia melanjutkan, "Jika masa jabatan kepala daerah berakhir pada Juli 2014, bisa diundur hingga 2015."
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum, pilkada dapat dilaksanakan pada 2013 dan 2015. Hanya tahun 2014 saja yang harus 'bersih' dari pemilukada.
Pengunduran jadwal ini mengingat pada tahun 2014 digelar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif.
Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan, sambil menunggu pemilukada tahun 2015, kepala daerah bisa diisi oleh pejabat sementara (pjs). Pjs dapat berasal dari instansi yang lebih tinggi atau dari lingkungan instansi itu sendiri.
"Untuk mengisi jabatan gubernur, bisa pejabat dari kemendagri. Bupati bisa dari kantor gubenur atau kabupaten yang bersangkutan," kata Gamawan.