Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta Mochamad Faizal Rizki
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengkritisi keberadaan Sekretariat Gabungan(Setgab) koalisi. JK melihat tidak seharusnya setgab koalisi itu ada.
"Dengan dibentuk sekretariat gabungan (setgab), berarti pemerintah sendiri yang menciptakan oposisi, sehingga pemerintah kesulitan dalam mengambil suatu kebijakan," kata JK kepada wartawan dalam acara buka bersama para tokoh nasional di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Minggu(5/8/2012).
Sewaktu menjadi wakil presiden, lanjut JK, ia menganggap semua partai adalah sama.
"Dulu sebelum mengambil sebuah keputusan, biasanya saya telepon dulu pak Nababan dari PDI P, bahkan PDI P waktu itu pun ikut terlibat dalam rapat,"imbuhnya.
Dengan begitu,menurut JK, sebuah kebijakan yang diambil dikompromikan terlebih dahulu dan dapat dieksekusi secara cepat. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, justru dengan diciptakannya oposisi dalam sistem presidensial seperti sekarang, pemerintah akan kesulitan mengambil keputusan.
Dampak dari kesulitan pemerintah dalam mengambil keputusan adalah kepentingan rakyat yang akhirnya terpinggirkan, membuat pemerintah seolah-olah tidak tegas dalam menghadapi suatu masalah.
"Terpinggirkannya kepentingan rakyat karena tergusur oleh kepentingan koalisi setgab, akibatnya ialah, rakyat berbuat semaunya seperti hukum rimba sesuai kemauan kelompoknya,"jelasnya.
Menurut JK, pemerintah tak mampu berbuat apa-apa, seperti dalam kerusuhan Tanjung Priok yang menewaskan beberapa orang beberapa tahun lalu, kerusuhan di Lampung, Sulawesi dan lain-lain.
"Kerusuhan di Tanjung Priok, beberapa orang tewas, baik dari pihak warga dan aparat, tapi masa tidak ada yang ditangkap, ini bukti hukum rimba menjadi pilihan rakyat, setelah tidak ada lagi keadilan yang didapatnya,"tutup JK.