Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--PDI Perjuangan meminta penanganan kasus mafia pemilu 2009 dituntaskan. Kasus tersebut terkait permasalahan IT (informasi Teknologi) yang menimbulkan adanya penggelembungan suara.
Menanggapi hal tersebut,Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya akan melakukan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu 2014. Menurut Husni,pihaknya terbuka akan pengawasan yang dilakukan pemantau pemilu termasuk penghitungan suara.
"Kita sampaikan agar dapat dicermati oleh publik," kata Husni di Kantor KPU Jakarta, Selasa (14/8/2012).
Husni mengatakan sejakawal tahapan pemilu, pihaknya terbuka kepada publik. Iapun mengakui KPU memiliki sistem informasi mulai dari pendaftaran partai politik. "Kita sosialisasikan kepada parpol, mereka lalu menguji dan dapat memberikan masukan. Namun hingga kini belum ada masukan,"ujarnya.
KPU, kata Husni,juga melatih operator dalam menggunakan sistem informasi pemuktahiran data pemilih. Sistem itu akan diuji coba pada pelakasanaan Pilkada Jawa Barat.
Husni mengatakan sosialisasi sistem informasi itu berupa cara bekerja kemudian untuk daerah pemilihan,sistem informasi,logistik hingga penghitungan suara. Ia pun mengharapakan adanya masukan dan partisipasi dari berbagai pihak. "Ini kita pelihara sampai pemilu,kita berharap tidak ada gugatan," tukasnya.