Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy, mengatakan, selain penambahan intelijen negara, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah soft power untuk mencegah gerakan terorisme di Tanah Air seperti terjadi Solo.
Hal tersebut disampaikan Tjatur menyusul adanya beberapa aksi teror ke petugas kepolisian di Solo dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penembakan kepada anggota kepolisian di Pos Polisi Mall Singosaren, Solo, pada Kamis (30/8/2012) malam.
Menurut Tjatur, selama ini dirinya belum melihat adanya upaya terhadap langkah-langkah soft power dari pemerintah guna mencegah terjadinya terorisme.
"Jangan berpikir kalau teroris itu diselesaikan dengan kekerasan akan tuntas. Soft power belum dilakukan secara intensif sebab orang merasa itu kerjanya polisi. Saya tidak tahu kenapa tidak dilakukan, saya tidak lihat hal itu," kata Tjatur, Sabtu (1/9/2012).
Karena itu, saat ini pemerintah perlu mengambil langkah-langkah soft power secara intensif dan massif.
"Segeralah lakukan dialog, deradikalisasi. Sekarang ini, itu jauh lebih efektif. Kalau diperangi, tak akan selesai. Yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat, kepada generasi muda. Sebab, yang direkrut adalah generasi muda dengan menyusupi bahwa nabi seperti ini berjuang. Itu (dikatakan) bagian dari kewajiban agama seperti jihad," jelasnya.
Selain itu, lanjut Tjatur, peran Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh-tokoh agama, kiai-kiai lokal, dan seluruh lapisan masyarakat harus bisa bersatu padu untuk memberikan dan meluruskan pemahaman yang salah.
"Upaya itu bisa dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah, pondok pesantren, hingga di kampung-kampung. Ulama di kampung juga harus dilibatkan," tandasnya.
Ia menambahkan, bahwa upaya soft power dari pemerintah itu harus dijalankan bersamaan dengan penambahan intelijen negara. "Harus dijalankan secara bersamaan atau istilahnya double track," kata politisi PAN itu.