Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memiliki posisi penting di kancah ekonomi dunia. Karenanya, pemerintah tidak boleh ragu untuk memperbaiki dan mereposisi berbagai kebijakan yang semula menguntungkan asing, khususnya di sektor tambang.
Apalagi, dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton yang pasti membawa banyak agenda ke Indonesia.
Karenanya, kata anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, kedatangan Hillary ini harus disikapi pemerintah sebagai suatu sinyal bahwa Indonesia amat diperhitungkan.
Menurut Dewi Aryani, soal Freeport bisa dilakukan negosiasi ulang yang harus bertujuan menguntungkan rakyat.
“Karenanya pemerintah jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk melakukan negosiasi berbagai hal yang menguntungkan rakyat. Termasuk soal KK pertambangan. Soal Freeport yang sudah menjadi pembahasan parlemen dan pemerintah sekian lama harusnya bisa dibahas mendalam dengan kehadiran menlu AS,” ungkap Dewi Aryani, di Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Ditegaskan, setiap momen harusnya menjadi celah pemerintah dalam memperbaiki dan mereposisi berbagai kebijakan yang semula hanya menguntungkan asing kembali kepada rel konstitusi yaitu untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.
“Tahun ini harus menjadi momen mengembalikan Freeport untuk kesejahteraan rakyat. Kapan lagi semua tatanan energi kita diperbaiki kalau tidak sekarang? Untuk merebut kembali kedaulatan energi, tidak ada kata setengah-setengah. Harus diupayakan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Jika terus dibiarkan asing mengendalikan kebijakan-kebijakan energi di Indonesia, termasuk pertambangan, kata Dewi Aryani, kerugian material sudah tak terhitung.
Lebih membahayakan adalah kerugian ideologi, bahwa kasus Freeport menunjukkan bangsa ini belum bisa mendudukkan ideologi dan konstitusi sebagai pijakan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Termasuk di antaranya menata ekonomi melalui maksimalisasi potensi energi dan pertambangan negeri ini,” jelasnya.
KLIK JUGA: