Baca tanpa iklan
"Kami bersama MUI akan terus menjalin komunikasi kepada seluruh ulama, agar dapat terus mengedepankan dakwah yang tidak mengedepankan kekerasan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, mengaku tak pernah mengusulkan sertifikasi untuk para ulama, guna mengantisipasi gerakan radikal di Indonesia.
"Itu bukan program BNPT. Itu jawaban pertanyaan dari media ketika saya ditanya di acara Sindo Radio," ujar Irfan di Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Ia menjelaskan, pernyataan itu ia lontarkan terkait ketatnya Singapura dalam menanggulangi aksi terorisme, mulai dari UU Antiteroris sampai peran ulama.
"Di Singapura ada 4.000 ustad dan ulama. Dari 4.000, ada 1.400 (ulama) sudah disertifikasi. Itu setelah delapan tahun berjalan," terangnya.
Pernyataan Irfan bukan bermaksud mengecilkan peran ulama, namun justru menghargai peran ulama.
Menurut Irfan, ada sejumlah ulama yang memiliki keilmuan yang tidak lengkap, dan hanya membaca buku-buku tertentu, dan kemudian membagi ilmu kepada murid, hingga kemudian ditafsirkan makna yang lain oleh si murid. Inilah yang cenderung melahirkan gerakan radikal.
Kendati demikian, sambung Irfan, jika pemerintah menginginkan sertifikasi ulama seperti di Singapura dan Arab Saudi, maka perlu survei lebih dulu.
"Kalaupun jadi, tidak ada urusan dengan BNPT. Mungkin MUI atau Kemenag yang berwenang. Jangan katakan itu program BNPT. Ini kan wacana," tuturnya. (*)
BACA JUGA