Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Martin Hutabarat, menyatakan Dirjen Sarana dan
Prasarana (PSP) Kemeterian Pertanian (Kementan) bertanggung jawab terkait carut marutnya persoalan pupuk yang kerap terjadi di kalangan petani.
“Pupuk seperti urat nadi bagi petani. Baik keberadaan pasokan maupun penyebaranya. Persoalan pupuk, kini masih saja terus terjadi, berarti ada yang salah dengan managemen pupuk di Kementan. Dirjen yang menanganinya haru bertanggung jawab," kata Martin kepada Wartawan,
Persoalan langkanya pupuk bersubsidi, menurut Martin, juga bisa terjadi dari proses pengadaanya yang dilakukan di tingkat pusat. Apalagi, tambahnya, beberapa terakhir ini dugaan adanya mafia pupuk yang berkolaborasi dengan oknum pejabat di Kementan ramai diberitakan.
“Pupuk itu harus tepat waktu. Jika musim tanam sudah selesai, pupuknya
baru datang, percuma saja. Saya bisa pastikan ini pasti ulah mafia pupuk. Menteri Pertanian juga harus sering-sering turun ke lapangan dan menyidak kinerja anak buahnya,” Martin menegaskan
Martin yang tak lain salah satu Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, praktik mafia pupuk tak hanya merugikan keuangan negara. Akan tetapi, merugikan petani dan ketahanan pangan. Ia kemudian berharap kepada KPK mengungkap dugaan penyimpangan proyek pupuk yang terjadi.
“Saya di Komisi III meminta KPK agar segera mengusut mafia pupuk di Kementan. Jadi, saya tunggu janji dia secepatnya agar bisa membongkarnya,” ucap Martin.