Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Pilkada tak langsung menjadi pembahasan di DPR. Pemilihan Kepala Daerah melalui proses di DPRD dinilai lebih menghemat biaya.
Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyetujui usulan tersebut. "Bagi kami, biarlah rakyat yang memilih gubernur, bupati dan wakil bupati," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9/2012).
Menurut Hidayat, wacana tersebut dilontarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peluang itu dimungkinkan karena dalam UUD tidak ada penegasan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
"Nah dalam dua tafsir itu biar rakyat yang pilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pertama itu sudah berjalan," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.
Hidayat mengatakan Pilkada langsung itu sudah berjalan dengan baik. Ada pula kekhawatiran, bila pemilihan melalui DPRD maka akan kembali terjadi penguasaan suara.
"Tapi memang banyak hal harus diperbaiki dapat bermasalah seperti intimidasi warga dan money politic yang massif dan harus membayar kembali dengan korupsi, itu harus diperbaiki," ujarnya.
Baca Juga: