Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat (AMD) Boyke Novrizon mempertanyakan peranan KPK saat ini apakah sebagai pelindung koruptor ataukah pemberantas korupsi di negeri ini. Masalahnya sampai hari ini dua kasus besar di KPK yakni dugaan kasus Hambalang dan Wisma Atlet sepertinya terus diwacanakan ke publik tanpa upaya konkrit untuk dituntaskan.
"Bicara kasus Hambalang yang cukup fenomenal adalah penjelasan Ketua KPK Abraham Samad. Saya melihat Mr Abraham ini satu-satunya ketua KPK yang cukup progresif menyikapi persoalan koruptor oleh tokoh nasional. Tapi apakah komentar ketua KPK soal keterkaitan Ketua Umum Demokrat atas kasus Hambalang bisa dipertanggungjawabkan?" kata Boyke di Jakarta, Kamis (4/10/2012).
Boyke heran dengan pernyataan pimpinan KPK seperti Abraham Samad yang terlihat terorganisir seperti mencicil-cicil pernyataannya ke publik mengenai kasus Wisma Atlet dan terutama kasus Hambalang. Apalagi terus-menerus dikaitkan dengan Partai Demokrat.
"Kalau persoalan ini tidak diselesaikan secara profesional akan menjadi pukulan bagi partai Demokrat ke depan. Kami khawatirkan persoalan ini nantinya bisa jadi prematur karena isu yang dilemparkan ke publik semakin lama semakin menggurita dan karena itu kami minta kasus ini diselesaikan secepatnya dan tuntas. Jangan terus melempar isu ke publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pernyataan-pernyatan seperti itu menjadi anasir dan tasfir negatif ke partai yang dirugikan secara organisasi," ujar Boyke.
Menurutnya, kalau pimpinan KPK terus berwacana di publik soal kasus Hambalang dan Wisma Atlet ini maka pimpinan KPK tidak ada bedanya dengan konsultan politik yang hanya berwacana tapi tidak ada upaya konkrit.
"KPK itu lembaga eksekusi, eksekutor koruptor. Persoalannya sampai hari ini sudah hampir 80 saksi diperiksa terkait Hambalang tapi KPK belum bisa menguak siapa aktor utama. Kita minta apakah pimpinan KPK hanya konsultan korupsi yang suka meempar wacana, memberikan statemen ke publik atau sebagai eksekutor korupsi," tegas Boyke.
Sebagai orang di luar KPK, Boyke menilai statemen setiap saat pimpinan KPK yang katanya akan memeriksa si A dan si B tidak bagus untuk pendidikan masyarakat ke depan.
"Kalau ada bukti kuat terkait Hambalang siapapun orangnya silakan dituntaskan. Jangan melemparkan berita ini bukan dalam standar isu. Karena negara ini dirugikan dan partai karena menyangkut persoalan 2014 nanti," ujarnya.