Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kejadian pengepungan gedung KPK, Jumat (5/10/2012) malam, memperlihatkan polisi arogan dalam penanganan kasus penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan. Upaya menjemput paksa salah satu penyidik kasus dugaan korupsi Inspektur Jenderal Djoko Susilo ini semakin memperpuruk citra kepolisian di mata publik.
Berangkat dari hal itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, sudah saatnya Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menyerahkan seluruh penanganan kasus dugaan korupsi simulator di Korps Lalu Lintas kepada KPK.
"Tidak ada jalan lain agar tidak timbul spekulasi yang kian negatif sejak merebaknya kasus Korlantas, maka alangkah eloknya jika Polri dengan lapang dada rela menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada KPK," kata Didi, Sabtu (6/10/2012).
Menurut Didi, pengusutan kasus Korlantas adalah momentum yang baik bagi Polri untuk memulai sejarah pembersihan diri. Justru Polri tidak perlu takut apabila pada akhirnya kasus ini disinyalir akan merembet ke mana-mana, termasuk jika ada pejabat tinggi polri lainnya yang disinyalir terlibat.
"Jangan sampai di mata publik ada kesan diskriminatif, bahwa polisi terkesan untouchable di hadapan hukum, polisi terkesan istimewa atau tidak equal di hadapan hukum," katanya.
"Inilah momentum yang baik demi pemulihan citra dan merebut kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Saya percaya masih jauh lebih banyak polisi yang baik. Jangan gara-gara segelintir oknum polisi korup, rusak seluruh nama baik korps bhayangkara," tegasnya.