Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR mendapat aduan dari Komunitas Masyarakat Poso (Kompos) Jakarta.
Mereka terdiri dari Tokoh Masyarakat Poso, Ikatan Keluarga Poso, dan Forum Poso Bersatu. Mereka meminta pemerintah bersikap tegas dalam peristiwa ledakan bom di Poso pada 16 Oktober dan 22 Oktober 2012.
"Jangan biarkan masyarakat menduga-duga. Kami meminta DPR supaya mendesak pemerintah untuk tegas dalam bertindak," kata perwakilan Kompos Jakarta Bernard Ndawu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Komunitas Poso diterima oleh perwakilan Komisi III DPR, yakni Sarifuddin Suding, Eddy Sadeli, Edi Ramli Sitanggang, dan Ruhut Sitompul.
Bernard menyatakan, kejadian di Poso bukan lagi konflik antar-kelompok atau agama, melainkan aksi teror yang mengancam warga serta anggota Polri.
"Ini menunjukkan intelijen kita lemah, dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah," imbuhnya.
Bernard mengutip ucapan BNPT Arsyad Mbai, bahwa Poso merupakan tempat latihan para teroris yang menghasilkan hingga IX angkatan.
Ungkapan yang disampaikan oleh Ansyad dinilai sebagai bentuk pembiaran dari pemerintah.
"Kami heran, Ketua BNPT Ansyad katakan ada pelatihan teroris, dan itu sudah diungkapkan. Lalu, kalau mereka sudah tahu, kenapa dibiarkan? Kalau mereka katakan berarti ada hubungannya, kita punya kepolisian, densus, intelijen, kenapa bisa dibiarkan?" tuturnya. (*)