Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, menyarankan Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan ke KPK soal anggota DPR yang memeras alias minta upeti ke BUMN.
"Kalau memang ada demikian sampaikan saja ke penegak hukum, ke KPK. Karena hal seperti ini mengarah ke praktek suap dan pemerasan," kata Abdullah dalam diskusi di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Menurut dia harus ada konsekuensi hukum atas laporan Dahlan Iskan itu, jika memang terbukti dan ada kebenaran informasinya.
"Karena jangan sampai APBN digerogoti terus untuk dijadikan modal poltik. APBN tidak lagi orientasi ke masyarakat tapi dikapling oleh parpol tertentu," kata Abdullah.
Oleh karena itu, Abdullah setuju mengungkap ke publik siapa sebenarnya anggota DPR yang memeras BUMN itu.
"Wajib dilanjutkan ke proses hukum sehingga ada efek jera," katanya.
Klik: