Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus bermunculan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), KPU bahkan dinilai tidak memiliki aturan yang jelas saat melaksanakan verifikasi administrasi.
"KPU tidak memiliki Standar Operating Procedure (SOP) dalam melakukan verifikasi administrasi. Itu menghambat partisipasi masyarakat dalam memantau prosesnya," ujar Koalisi Amankan Pemilu 2014, Bakoel Koffie, Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), anggota Koalisi Amankan Pemilu 2014, mengatakan tidak adanya SOP tersebut menyebabkan tidak adanya keterbukaan informasi publik (KIP).
"Soal keterbukaan informasi, waktu ada penyampaian pleno ke KPUD (daerah) tidak ada pihak lembaga pemantau," ujar Masykurudin Hafidz, manajer pemantauan JPPR.
Masykurudin pun mencontohkan beberapa daerah. Misalnya NTT, Gorontalo dan Jambi. Aceh DPRD- nya sudah ribut, mereka inginnya Bawaslu 5 orang, tapi ada juga yang inginnya 3 orang.
"Jangankan mau mengawasi, dilantik saja belum," ujarnya.
Koalisi Amankan Pemilu juga menyayangkan buruknya komunikasi antara KPU dan lembaga pengawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Buruknya komunikasi tersebut bisa terlihat dari paskapengumuman verifikasi administrasi Pemilu (28/10/2012).
"Tiga bulan lalu Bawaslu kan ada posko awaslupadu (Pengawasan Pemilu Terpadu) dimana sebagai tempat sharing info dan publik, tapi tidak ada kelanjutannya. Ini menghambat informasi seperti janji yang tidak dilaksanakan," lanjutnya.
Untuk itu, KPU dan Bawaslu diminta segera membentuk peraturan mengenai keterbukaan informasi.
Koalisi Amankan Pemilu 2014 merupakan gabungan berbagai organisasi. Diantaranya Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, FORMAPPI, JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, IBC, Soegeng Sarjadi Syndicate, KRHN, Seknas FITRA, Transparancy Internasional Indonesia.
Klik: