Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku sudah berkirim surat kepada kementerian dalam negeri (Kemendagri). Surat tersebut untuk meminta Kemendagri mengkaji pergantian sekretariat jenderal di tubuh KPU RI.
"Tentu kami sedang mengatur jadwal. Mereka kan PNS (pegawai negeri sipil) yang dipinjamkan dari mana. Staff memang sekjen yang pimpin," ujar Hadar Navis Gumay, komisioner KPU, saat ditemui di gedung BPPT (Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi), Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (9/11/2012).
"Intinya ada pergantian, bantu dipersiapkan (Kemendagri), kita ganti sekjen, wakil sekjen," lanjutnya.
Menurut Hadar, rekomendasi pergantian setjen tersebut untuk menunjang kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu.
"Ini kan ngga bener kalau kaya gini. Data ini begitu penting. Data (Pemilui) 2009 saja nggak ada. Makanya kita sedang rapihkan struktur itu," ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, Ida Budhiati, komisioner KPU, mengatakan setjen tidak mendukung supporting system kerja KPU.
Akibatnya, KPU harus menunda pengumuman verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014.
"Kita harus kerja gini gini (cepat), ternyata mereka nggak bisa," tukasnya.
Klik: