Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam memperoleh masukan dan informasi dari PNS suatu kementerian mengenai penggelembungan anggaran melalui Rencana Pemanfaatan APBN-P 2012 yang ditengarai merupakan inisiatif oknum anggota DPR.
"Setkab menerima laporan dari pegawai negeri sipil sebuah kementerian secara tertulis dan lisan, adanya potensi pemanfaatan APBN-P 2012, yang disusun oleh rekanan melalui oknum anggota DPR, dari sebuah Komisi di DPR, yang menawarkan tambahan anggaran sebesar hampir Rp 700 miliar dalam bentuk pemanfaatan hasil optimalisasi, yang kemudian usulan tersebut diterima oleh kementerian," kata Dipo dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (12/11/2012).
Menurut dia, modus operandi seperti ini menimbulkan indikasi kongkalikong karena salah prosedur akibat “ownership” tidak jelas, penggunaan anggaran terkesan lebih diinisiasikan oleh rekanan dan oknum DPR dibanding oleh unit pengguna yang sebenarnya, terlebih pengadaan barang yang diajukan “tidak urgent”.
"Dan sebagian ditolak oleh pengguna karena tidak diajukan sesuai kebutuhan mereka yang mendesak serta ada potensi mark-up. Bila tidak dicegah, hal ini bisa berpotensi merugikan negara," kata Dipo.