Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi waktu 3 x 24 jam kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk mengungkap identitas ketua fraksi yang dituding mengamankan penggelembungan dana APBN. Dipo diminta tidak lempar batu sembunyi tangan sehingga bisa menimbulkan fitnah.
"Kami tunggu 3 x 24 jam, Pak Dipo menyebut nama. Kalau tidak ada nama, berarti fitnah. Saya apresiasi keberanian beliau untuk menghentikan kongkalikong baik di BUMN, DPR dan Kementerian," kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Hidayat Nur Wahid, Senin (13/11), saat dihubungi wartawan.
Hidayat juga mengingatkan agar Dipo tidak terjebak pada politik fitnah. Politik fitnah, sebutnya, tidak akan membantu upaya penegakkan hukum maupun pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
"Saya tantang kejantanan beliau, siapa ketua fraksi. Kalau jujur, tunjuk saja. Sebaiknya beliau jangan tanggung-tanggung, jangan lempar batu sembunyi tangan dan jangan menyebarkan fitnah," kata anggota Komisi I bidang pertahanan itu.
Lebih lanjut, Hidayat melihat pernyataan Dipo tidak bijak. Terlebih, Dipo mewakili kabinet menteri. Pernyataanya menunjukkan kesan bahwa kabinet menyalahkan DPR. "Kejahatan itu tidak hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif, yudikatif. Bagaimana korupsi bisa diselesaikan kalau hanya DPR yang dinilai bersalah," ucapnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.
Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.
Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.
Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian. Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS.