Marzuki Tantang Dipo Buat Laporan ke BK DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terhadap tiga kementerian yang diduga melakukan kongkalikong dengan anggota DPR RI tak akan ditindaklanjuti sejauh tidak melaporkan ke Badan Kehormatan DPR. Selama ini Dipo baru melaporkan dugaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Harus ada laporan ke BK. Kalau enggak ada, ya enggak bisa. Apa maknanya kita panggil. Laporan ke BK itu harus ada datanya. Siapa orangnya, kapan kejadiannya, ada buktinya," kata Ketua DPR RI Marzuki usai menghadiri konfrensi internasional lembaga antikorupsi, di Hotel JW Mariott, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Menurutnya, berdasar laporan tersebut, BK dengan mudah menindaklanjutinya. Politisi Partai Demokrat itu berpadangan, kalau laporan Dipo sudah masuk proses hukum, biarkan saja prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Lagipula DPR mendukung KPK menindaklanjuti laporan tersebut.

Marzuki mengaku tak merasa lembaga yang dipimpinnya dipermaikan Dipo lantaran laporannya ke KPK. Ia tak menampik memang di sebuah lembaga, ada saja oknum yang bermain di luar prosedur. Bukan saja di DPR, tapi oknum juga ada lembaga hukum lainnya seperti KPK.

"Yang nakal kan cuma beberapa orang. Nggak ada permainan, cuma media saja yang nambah-nambahin terus. Beritanya orang-orang itu aja kan. Diulang-ulang terus. DPR nggak kok, jalan terus kerjaannya," tandas Marzuki yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Klik: