Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat gabungan bersama Polri dan Kementerian ESDM. Mereka membahas permasalahan illegal logging dan illegal mining.
"Ini dilakukan supaya ada koordinasi yang bagus antara Komisi III dan Komisi VII. Komisi VII kan soal mineral dan tambang. Nanti sama Dirjen Minerba dan Kabareskrim," kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Bambang mengatakan kasus-kasus yang terjadi seperti tumpang tindih lahan dan sengketa lahan. "Rapat gabungan ini untuk mencegah kerugian negara lebih besar lagi," ujarnya.
Politisi Golkar tersebut juga mengungkapkan masih kurangnya penanganan hukum kasus tersebut. Terutama, kata Bambang, soal perizinan yang masih tumpang tindih dan rentan dengan gesekan pada masyarakat bawah.
Sementara Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mengatakan pihaknya turun tangan mengatasi persoalan pertambangan untuk tetap menjaga lingkungan hidup.
Selain itu, Polri juga menjaga berbagai persoalan perizinan yang tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan konflik horizontal dan konflik vertikal. "Itu memang kita harus hadir. Tapi kalau hadirnya misalnya melakukan tindakan itu urusan kita gimana melakukan penindakan hukumnya," kata Sutarman.
Dalam kesempatan itu, Sutarman membantah bila aparat bermain dalam persoalan-persoalan tambang.
"Enggak, aparat yang mana. Aparat harus berpihak tapi kepada undang-undang, berpihak pada kebenaran," ujarnya.
baca juga: