Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tidak akurat untuk digunakan sebagai basis penyusunan daerah pemilihan pada Pemilu 2014.
Pemerintah disarankan menggunakan hasil sensus penduduk berdasarkan data proyeksi BPS 2012.
"Karena, kalau menggunakan data sensus penduduk, kami percaya akurasinya, karena di-update terus setiap 10 tahun sekali. 10 tahun itu kan dua periode pemilu. Artinya, data ini lebih netral dibandingkan data dari Kemendagri (DAK2)," ujar Veri Junaedi, Deputi Direktur Perludem di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, data jumlah penduduk berdasarkan DAK2 adalah 251.857.940. Sementara data BPS 2012 berjumlah 244.688.283, ada selisih 7.169.657.
Dengan selisih yang besar tersebut, Veri menduga ada kepentingan politik yang bermain untuk Pemilu 2014.
"Itu sangat mungkin. Ini soal netralitas dan akurasi saja. Kalau kami menggunakan data kependudukan, setiap lima tahun sekali momennya sama dengan momen pemilu. Momen politisnya lebih tinggi," kata Veri.
Karena itu, pada 17 Januari 2013, akan ada sidang lanjutan uji materi UU 8/2012 pasal 31 ayat 1 tentang penggunaan DAK2, di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tanggal 17 (Januari 2013) kami juga mau ajukan ahli yang mengetahui bagaimana akurasi data kependudukan dibandingkan BPS," imbuhnya. (*)