Ringkasan berita

• Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya khawatir terhadap menguatnya gejala militerisme di Indonesia.
• Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Hasto menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab politik dan kecintaan terhadap bangsa yang tidak boleh dibalas dengan represi.
• Menurutnya nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila harus diwujudkan melalui kebebasan berpendapat, berserikat, serta perlindungan warga negara dari perlindungan kekuasaan aparat negara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya sangat mengkhawatirkan menguatnya gejala militerisme akhir-akhir ini. 

"PDIP sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme," kata Hasto saat menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto mengatakan PDIP menolak berbagai pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh kelompok sipil akhir-akhir ini.

Menurut dia sikap kritis merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus cermin rasa cinta warga negara terhadap tanah air. 

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," ujarnya. 

Hasto menegaskan nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini mencakup kemerdekaan dari rasa takut serta kebebasan berpendapat dan berserikat.

"Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," tuturnya. 

Hasto menambahkan Pancasila berorientasi pada perubahan secara struktural terhadap sistem politik, ekonomi, dan sistem kebudayaan. 

"Sistem kolonial yang menindas harus digantikan menjadi sistem yang memerdekakan agar terwujudlah kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya. 

Peran militer di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perluasan signifikan di ranah sipil, termasuk pelibatan dalam Proyek Strategis Nasional, pemekaran Kodam, serta bidang-bidang yang seharusnya merupakan wilayah sipil.

Selain itu, wacana revisi UU TNI dikritik karena berpotensi memperluas kewenangan serta rencana restrukturisasi besar-besaran untuk membentuk ratusan batalyon hingga tahun 2029.