Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlawanan yang dilakukan Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng HM Fikri, dengan mempolisikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi adalah akibat ketidaktegasan Gamawan sendiri.
"Aceng (berani) itu akibat ketidaktegasan pemerintah. Semestinya Mendagri bisa lebih tegas karena wewenang ada pada Presiden. Mendagri bisa memanfaatkan posisinya. Lagi pula sudah ada putusan DPRD. Saya kira (Mendagri) tidak tegas dan dimanfaatkan oleh Aceng untuk menggugat," kata peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).
"Siapapun, termasuk Aceng memiliki hak hukum. Pertanyaannya, mengapa bisa melakukan itu? Ya karena pemerintah tidak tegas," ujar Syamsuddin.
Menurut Syamsuddin, etika politik bisa dijadikan pijakan bagi Mendagri untuk mengambil keputusan tegas kepada Aceng.
Apalagi, Mendagri juga punya alasan kuat untuk memberhentikan Aceng sebagai bupati karena sudah ada keputusan DPRD Kabupaten Garut terkait pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan Aceng sebagai kepala daerah, termasuk skandal nikah kilatnya beberapa waktu lalu.
"Kan sudah direkomendasikan oleh dewan (DPRD Garut), jadi ada alasan kuat untuk memberhentikan Aceng," tandasnya.
BACA JUGA: