Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain kaget dengan sikap pemerintah daerah yang masih menitikberatkan gaji dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sikap itu dinilai tak tepat lantaran dapat mengganggu pembangunan di daerah.
"Ini ada yang terlalu banyak untuk gaji pegawai. kalau terlalu banyak untuk pegawai, mana yang untuk pembangunan," kata Zulkarnain di Jakarta, Minggu (30/12/2012).
Zulkarnain tidak merinci daerah mana yang masih menitikberatkan RAPB untuk gaji PNS. Namun, Ia memastikan akibat RAPBD yang tidak tepat, banyak daerah yang belum merealisasikan APBD dengan akurat.
"Ini masih banyak daerah yang terlambat, seharusnya tidak demikian," ungkapnya.