Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat fraksi DPR telah menyatakan menolak Calon Hakim Agung (CHA) Daming Sanusi. Pasalnya, Daming telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai pemerkosaan.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edi mengatakan, fraksinya lebih memilih hakim yang memiliki sikap tegas terhadap perkara kasus korupsi dan juga pemerkosaan.
"Saya cenderung untuk memilih hakim calon hakim yang clear terhadap persoalan korupsi, termasuk standing moral yang jelas. Termasuk dalam hal ini pencegahan pemerkosaan dan narkoba. Saya pertimbangkan dengan kuat tidak pilih Daming," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan Daming untuk tidak dipilih. "Kami akan bicarakan semua hasil fit and proper test di rapat pimpinan fraksi, dan akan disampaikan kalau dia kurang layak untuk dipilih," ujar Saan.
Hal senada juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya akan meminta MA untuk memberikan sanksi kepada Daming. Ia pun memerintahkan agar kader PKS di Komisi III tidak memilih Daming.
"Tidak dipilih sebagai hakim agung dan harus dilaporkan ke MA karena dia melakukan tindakan tidak pantas apalagi dalam fit and proper test apalagi di tengah masalah yang dihadapi oleh MA. Harus dicoret dri hakim dan dilaporkan serta menghukum dia dengan tidak memilih," katanya.
Politisi Gerindra, Martin Hutabarat juga menegaskan pihaknya menolak Daming Sanusi. Hal itu diputuskan setelah melihat akibat yang luas dari guyonan tersebut yang melukai rasa keadilan masyarakat. "Lebih-lebih kaum wanita maka Fraksi Gerindra memutuskan untuk menolak yang bersangkutan sebagai Hakim Agung," imbuhnya.