News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Nasib Anas di Demokrat

Pakta Integritas SBY Kenapa Baru Sekarang?

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bahas Dana Kontroversi - Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat (kedua dari kiri), berdiskusi mengenai kontroversi dana aspirasi sebesar 15 milyar rupiah, yang akan diterima setiap anggota dewan untuk membangun daerah pemiilnya masing-masing. Acara diskusi yang digelar di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (5/6/2010) juga dihadiri mantan anggota DPR-RI Ridwan Saini (kiri), pengamat parlemen dari Formapi Sebastian Salang, dan Ketua Badan Anggaran DPRT-RI Harry Azhar Azis. (TRIBUNNEWS.COM/dany permana)

Tribunnews.com, Jakarta - Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat mempertanyakan soal Pakta Integritas yang dikeluarkan Majelis Tinggi Demokrat SBY terhadap para kadernya. "Pakta Integritas SBY menarik, kenapa baru sekarang?" kata Martin kepada Tribunnews.com, Senin (11/2/2013).

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini  setiap partai yang berkeinginan agar kader-kadernya berguna bagi rakyat banyak dan tidak untuk dirinya sendiri, pantas diapresiasi.

"Sebab rakyat sudah semakin kehilangan kepercayaan kepada partai-partai belakangan ini karena ulah beberapa kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi, baik Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPR dan DPR daerah," kata Martin.

Sehingga, menurut dia, Pakta Integritas yang dibuat SBY sebenarnya baik kalau itu betul-betul dilaksanakan dan bukan sekedar pencitraan.

"Malah yang kita pertanyakan, mengapa SBY baru sadar untuk membuatnya sekarang? Kenapa tidak dari 3 tahun  lalu? Kalau Partai Demokrat membuatnya jauh-jauh hari, dengan posisinya sebagai partai terbesar yang memimpin pemerintahan dan koalisi partai-partai Sekretariat Gabungan yang menguasai 78% kursi di DPR, dapat dipastikan bahwa keadaan negara kita pasti jauh lebih baik, tidak secarut marut sekarang," ujarnya.

Di Partai Gerindra, menurut Martin, sudah sejak 3 tahun lalu diterapkan Pakta Integritas seperti itu, sehingga seorang kader Gerindra yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi, langsung diberhentikan tanpa ampun.

"Begitu juga seorang anggota DPR dan DPR Daerah dari Fraksi Gerindra, dilarang melakukan Kunjungan Kerja atau Studi Banding ke Luar Negeri dengan menggunakan uang negara," katanya.

Mungkin, lanjut Martin, ini sebabnya mengapa kader-kader Partai Gerindra jarang terdengar tersangkut kasus korupsi. (Aco)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini