Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Keinginan tokoh muda di DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, kandas. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (17/2), sama sekali tak menyinggung posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Namun Ulil tetap meyakini Anas Urbaningrum harus lengser dari posisi sebagai ketua umum untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Ulil mengakui merasa mendapat teguran dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pengarahan internal di Rapimnas tersebut.
"Idealnya, menurut saya, tetap yang kemarin disampaikan bersama teman-teman lain, yaitu mencari nakhoda baru," ujar Ulil ketika ditemui seusai mengikuti Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya.
Meski keputusan Majelis Tinggi tidak ideal, Ulil mengaku tidak kecewa. "Saya punya sesuatu yang saya anggap ideal dan itu belum terjadi di dalam politik. Memang tidak bisa dipaksakan. Mungkin ada faktor lain yang membuat tidak ideal ini terjadi," katanya.
Ulil memahami pertimbangan Majelis Tinggi tidak mengganti Anas. Menurutnya, Majelis Tinggi ingin menjaga kekompakan partai agar tidak terjadi friksi-friksi di internal. "Kalau alasannya itu, saya bisa terima. Saya tetap ikut pada keputusan Majelis Tinggi," imbuh Ulil.
Ulil sebelumnya mengatakan kini Demokrat membutuhkan pemimpin baru untuk mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Nakhoda baru itu dibutuhkan untuk penyelamatan partai yang sedang terpuruk berdasarkan hasil survei belakangan terakhir.
Ulil mengusulkan untuk menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mengenai usulan penggusuran Anas, ia setuju Anas tetap diberi kesempatan menjadi ketua umum partai. "Pandangan saya kemarin masih berlaku (Anas mundur)," katanya.
Kendati Rapimnas tidak merekomendasikan mengganti Anas namun para kader tidak tahu apa yang akan dilakukan SBY. "Jangan-jangan ada dinamika nantinya," tambahnya. .
Saat ini Partai Demokrat dalam masa transisi. "Nakhoda Partai Demokrat sekarang bersifat kolektif dibawah pimpinan Pak SBY," kata Ulil.
Dalam perhelatan Rapimnas itu setidaknya tercatat 29 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang tidak menandatangani daftar hadir. Padahal dalam acara itu para Ketua DPC diminta menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.
Juru Bicara Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengungkapkan ketidakhadiran 29 Ketua DPC tersebut merupakan kejadian biasa. "Itu kan masalah teknis saja. Kan ada yang sekretarisnya (Sekretaris DPC) datang. Acara ini kan mendadak," ungkap Pasek.
Menurutnya, banyak alasan terkait ketidakhadiran 29 DPC tersebut, di antaranya faktor jarak dan waktu yang kurang pas. "Ada yang jaraknya jauh. Kadang-kadang mereka lagi kerja sehingga tidak bisa hadir. Tapi tidak ada masalah karena jumlahnya hanya 29 dari 500 Ketua DPC. Itu biasa," ungkapnya.
Dalam rapimnas itu seluruh elemen Partai Demokrat menyerahkan pakta integritas kepada Majelis Tinggi, melalui wakil yang ditunjuk. Dewan Pembina diwakili EE Mangindaan, Dewan Kehormatan oleh Amir Syamsuddin, Komisi Pengawas oleh Suadi Marasabesy, DPP Partai Demokrat oleh Sartono Hutomo, dan Fraksi Partai Demokrat DPR diwakili Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi, yang juga mewakili Ketua DPC, bergiliran menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Majelis Tinggi (tribunnews/aco/fer)