Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan pihaknya menunggu langkah lebih lanjut dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Pokoknya, kami menunggu keputusan Majelis Tinggi saja," kata Ulil ketika dikonfirmasi, Jumat (22/2/2013).
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Anggota DPR RI Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proses pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.
Penetapan tersebut, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim KPK, dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji pada proses perencanaan atau pelaksanaan sport center di desa Hambalang, atau proyek-proyek lainnya.
"Hasilnya dengan dua alat bukti yang cukup, KPK telah menetapkan saudara AU (Anas Urbaningrum)sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Ketua Umum Partai Demokrat itu dijerat dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU no 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu guna penyidikan, lembaga antikorupsi itu juga mencegah Anas bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
"Permintaan cegah kepada Ditjen Imgrasi atas nama Anas Urbaningrum. Selama 6 bulan terhitung, surat tadi mulai hari ini," kata Johan.
Klik: