Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Kekalahan pasangan Dede Yusuf - Lesmana, pasangan dari Partai Demokrat, merupakan dampak yang didapat dari masalah kekisruhan dari dalam tubuh partai. Hal tersebut menjadikan pasangan ini berada pada posisi ketiga hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survei dalam perhitungan pemilihan Gubernur Jawa Barat.
"Pilgub Jabar itu salah satu dampaknya. Kami jadi kena sanksi sosial. Itu yang saya minta setahun lalu supaya Anas legowo mundur untuk sementara," ujar Ruhut Sitompul usai acara Perayaan Cap Go Meh di JIExpo Kemayoran pada Minggu (24/2/2013) malam.
Ruhut mengungkapkan, sebagai kader partai, boleh saja takut kepada sanksi hukum. Akan tetapi, sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat juga akan lebih memberatkan dalam mendapat kepercayaan masyarakat. Kisruh dalam tubuh partai Demokrat jelas memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara pada Pilgub Jabar kemarin.
Meski hasil hitung cepat, kata Ruhut, hal tersebut memberikan arti masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan kepada partai.
Untuk itu, ungkap Ruhut, jalan lain yang bisa meningkatkan poling partai Demokrat adalah dengan kharisma dan kewibawaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai. Ruhut memohon kepada SBY untuk bisa menaikan poling partai dengan berbagai kebijakannya.
Sebelumnya, pasangan Dede Yusuf-Laksamana dari parta Demokrat berada pada urutan ketiga. Wakil Gubernur Jabar yang mencalonkan diri jadi gubernur tersebut dari hasil Quick Count Kompas memperoleh suara sebesar 25,49 persen. Sedangkan pada posisi pertama ditempati oleh pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.
Gubernur incumbent perwakilan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) memperoleh suara sebesar 31,58 persen. Disusul dengan pasangan nomor lima dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki menyusul dalam perolehan di urutan kedua dengan 28,91 persen.
Menempati urutan keempat diisi oleh pasangan Irianto-Tatang dan Dikdik-Toyib menempati urutan ke empat dan buncit dalam perolehan suara. Irianto mendapatkan suara sebesar 12,28 persen, sedangkan Dikdik sebesar 1,74 persen.