Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa gusar, begitu menantunya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dituding turut menikmati dana sekitar Rp 3,6 miliar dari skandal korupsi proyek Hambalang.
Hatta menuding Anas telah memfitnah secara kejam, dan tak percaya dokumen keterlibatan Ibas yang beredar di DPR, Kamis (28/2/2013).
Berdasarkan dokumen yang beredar, Ibas yang notabene putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebut-sebut turut menikmati aliran dana proyek Hambalang dari perusahaan M Nazaruddin.
Data transaksi keuangan perusahaan Nazar yang mengalir ke Ibas, jadi perbincangan hangat setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka dan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD).
Data itu disebut-sebut sebagai catatan perusahaan grup Permai yang dibuat Yulianis, staf keuangan Nazar. Dalam catatan itu, Ibas tercatat menerima uang senilai 900 ribu dolar AS untuk dua transaksi atau senilai Rp 3,6 miliar. Transaksi itu terjadi pada 29 April 2010 dan 30 April 2010.
Transaksi 29 April 2010, Ibas menerima dana senilai 600 ribu dolar AS. Dana diserahkan staf Nazar bernama Amin R. Lantas, 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana 300 ribu dolar AS, kali ini diserahkan staf bernama Bahri.
Sebelumnya, Anas menyebut Presiden SBY mengetahui aliran dana itu. Bahkan dalam satu pertemuan di Cikeas yang dihadiri Majelis Tinggi, 2011 lalu, SBY sempat murka.
Anas menyebut Menkum HAM, Amir Syamsuddin yang saat itu menjabat Sekretaris Majelis Tinggi, tahu informasi ini. Makin heboh, manakala dokumen yang diklaim menunjuk aliran dana Hambalang itu beredar di kalangan wartawan di DPR, kemarin.
"Itu fitnah. Tidak betul. Janganlah melontarkan sesuatu yang bisa jadi masalah. Fitnah itu sangat kejam," tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kompleks Istana Negara Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Hatta yang juga menjabat Ketua Umum PAN ini menyatakan, masyarakat Indonesia sudah cerdas, sehingga tak mudah termakan isu yang dianggap tak berdasarkan bukti dan fakta. sebagai mertua Ibas, Hatta dan keluarganya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum di KPK.
"Saya kira KPK akan konsentrasi. Jangan katakan ini persoalan politik. Ini peristiwa hukum. Dekati secara hukum. Saya sangat percaya dengan integritas KPK, karena tak mungkin KPK bisa diintervensi," kata Hatta.
"Segala sesuatu yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, apalagi melontarkan tudingan seperti itu, bagi kami itu berbahaya. Saya kira tidak baik," tandasnya.
Ketika wawancara eksklusif dengan RCTI, Anas minta wartawan menanyakan masalah rumor aliran dana Hambalang ke Amir Syamsuddin.
"Kalau soal itu, silakan tanya ke Pak Amir Syamsuddin. Karena waktu itu saya hanya ikut rapat, mendengarkan. Kalau nanti Pak Amir tidak bersedia menjawab, saya yang menjadi cadangannya," tandas Anas.
Ibas sendiri telah membantah isu ini. "Tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin, saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," tandas Sekjen PD ini.
Tak hanya Ibas dan mertuanya, Hatta Rajasa yang bergeming atas informasi dari Mantan Ketua PD Anas Urbaningrum. Anggota Dewan Pertimbangan PD, Syarief Hasan yang mengaku mengikuti "buka-bukaan" Anas di televisi, menuding mantan Ketua Umum PB HMI itu telah berbohong. "Semua pernyataannya hanya kebohongan dan Fitnah," tegasnya.
Syarief Hasan yang menjabat Menteri Koperasi dan UMKM ini menyatakan, PD tak akan tersandera ambisi Anas demi bargaining position.
"Silakan (buka-bukaan), selama ini di Partai Demokrat tak ada yang dirahasiakan. Kami tak risau tentang istilah buka bukaan itu. Ya, namun harus dengan bukti-bukti. Bukan hanya rumor," tegasnya.
Ia mengingatkan, manuver bargaining position Anas yang menggunakan istilah, akan membuka halaman demi halaman tak membuat PD takut. "Demokrat tak akan gentar dan siap membaca halaman-halaman yang dinyatakan Anas. Kami tdak ada kata bargaining. No bargaining. No scared and no bargaining," tandasnya.
Amir Syamsuddin sendiri membantah keras, bahwa Ibas terlibat korupsi proyek Hambalang. Anggota Dewan PD ini. "Ya kami tenang-tenang saja, karena itu cerita yang disampaikan Anas tidak seperti keadaannya," tutur Amir yang menjabat anggota Dewan PD sekaligus Menkum dan HAM. Amir tak menampik adanya pertemuan Sidang Kehormatan Demokrat, Juli 2011.
"Sidang itu muncul karena usulan Anas. Nazaruddin waktu itu diperiksa dewan kehormatan," ungkapnya. Dalam sidang tersebut, PD minta Nazaruddin mundur secara baik-baik dari jabatannya sebagai Bendahara Umum PD. "Makanya, kalau dia cerita ada nama Ibas itu kita jadi bingung," katanya.
Bagaimana tanggapan Anas? "Ya pasti membantah lah, masak tidak membantah. Begini, ini tidak terkait Hambalang. Ketika (Nazar) diperiksa tentu ada hasil pemeriksaan. Apa hasil pemeriksaan? Pak Amir yang tahu detailnya. Jadi, soal dibantah tidak dibantah, itu hal lain," tandas Anas.